Demokratisasi yang dialami oleh bangsa Indonesia pascareformasi 1998 menimbulkan berbagai perubahan mendasar dan menentukan. Dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, media yang selama Orde Baru dikungkung dalam berbagai format aturan dan kontrol penuh dari aparatus negara, kini memasuki era kebebasan pers.
Peringatan Hari Pers Nasional 2012 bagaimanapun merupakan bentuk perayaan dan rasa syukur terhadap anugerah kebebasan pers itu. Sungguh pun dalam beberapa hal kebebasan pers dikatakan belum sepenuhnya terwujud, namun pada praktiknya media kemudian menjelma dari institusi yang dibatasi dan cenderung menjadi corong pemerintah, menjadi institusi yang relatif mandiri dan bebas.
Saat ini tak bisa disangkal lagi pertumbuhannya yang pesat dan beragam membuat media menisbatkan diri menjadi salah satu kekuatan sosial, ekonomi, bahkan politik. Pada kenyataannya pula, keberadaan media ini dapat diibaratkan sebagai pedang yang bermata dua.
Kontrol Media
Tentu saja kita semua setuju kalau media tidak lagi dikontrol kuasa pemerintah yang cenderung hegemonik, manipulatif, dan hanya menginginkan berita yang baik guna mempertahankan legitimasi dan kekuasaan yang sudah diperolehnya. Namun, seiring kebebasan yang diperoleh oleh media sejak reformasi hingga sekarang ini, ternyata fungsi dasar media belum sepenuhnya dijalankan.
Banyak pihak yang bilang kebebasan pers sudah bergeser menjadi kebablasan pers. Beberapa media juga disinyalir cenderung mengejar profit belaka. Misalnya saja, dalam konteks dunia penyiaran, kita masih mudah menemui produk-produk siaran media yangtidak layak tonton. Pilihan sadar atas era kebebasan pers di era re formasi lebih menitikberatkan pada sistem kontrol di internal media itu sendiri.
Setiap media harus memiliki mekanisme sensor mandiri sebagai bentuk bersandingnya kebebasan dan tanggung jawab pers. Kebe bas an bertanggung jawab yang di garansikan kepada media ada lah efek dari dikekangnya media selama kurang lebih 30 tahun. Media yang nyaris tidak mempunyai kekuatan selama era otoriter tersebut kemudian mendapatkan kembali rohnya yang indigenous.
Kembalinya roh media sebagai satu kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang menentukan tersebut akan berbahaya bila tidak dilakukan upaya penyeimbangan dalam bentuk kontrol. Dari mana? Pertama-tama dari dalam media itu sendiri, kemudian dari masya rakat, juga lembaga berwenang yang mewakili publik.
KPI sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat akan dunia penyiaran berada pada posisi ini. Namun, KPI tidak memiliki kewenangan kontrol dalam arti melakukan sensor dan penghakiman terhadap program sebelum disiarkan.
Catatan pentingnya, kontrol tidak bermaksud membungkam ke bebasan pers, tetapi menyeimbangkan kebebasan itu dengan tanggung jawab dalam satu kesa tuan yang solid. Karena kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab tinggi, akan berpotensi men jadi kebablasan.
Dalam dunia penyiaran, khu sus nya televisi, praktik penyiaran sesuai nuansa demokratis dan undang-undang yang baru telah menjamin dan mengatur kebebas an media untuk tumbuh dan hi dup merdeka. Perizinan tidak fair di zaman dulu yang merupa kan alat kontrol ampuh oleh penguasa untuk membungkam daya kritis media kini tidak lagi ber laku.
Siaran yang dipancarkan oleh media kini le bih variatif, kritis, dan bebas me nyuarakan apa pun yang terjadi tanpa takut akan cekal, la rang an, hingga pembre del an. Dari sini lah self control me dia dalam menyeleksi, menge dit, hingga menyiarkan berita yang layak dan pantas disiarkan menjadi penting dan harus menja di nilai, karakter, dan budaya kor porat di media penyiaran kita.
Dengan adanya nilai-nilai yang dipegang erat tersebut itu, profesionalitas media menjadi barome ter penting media dalam men ja lan kan fungsinya. Rumusan nilai-nilai itu telah terangkum da lam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI yang menjadi acuan bagi media penyiaran untuk melakukan sensor mandiri.
Hal itu sangatlah mungkin bila mau dilakukan. Sangat bergantung pada kedewasaan dan kematangan serta profesionalitas awak media. Contoh yang paling konkret, saat terjadi bencana tsu nami Jepang, kita tidak menyaksikan media di sana menampilkan sosok mayat korban yang menge nas kan. Padahal, korban me ning gal dan hilang dalam peristiwa itu mendekati 30 ribu orang.
Jadi, media saat ini tidak lagi diawasi secara ketat dan dikung kung dalam berbagai aturan yang mengerangkeng kebebasan. Di era sekarang, media adalah institusi yang bebas dan aman dari kontrol dan ancaman negara, namun selayaknya mempunyai kemampuan self control yang selaras dan searah dengan kebebasannya.
Dengan demikian, produk siaran yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran pun secara sadar sudah diseleksi oleh internal media sebelum dilempar ke khalayak.
Program siaran dan mata acara apa pun yang disiarkan oleh media adalah produk yang sudah dianggap lolos dan sudah sesuai dengan kaidah undang-undang yang berlaku, serta cocok dengan standar konsumsi khalayak.
Bila self control ini berjalan baik, rating yang selama ini menjadi tuhan bagi industri media, kemudian tidak lagi menjadi sesuatu hal yang utama dan menjadi nomor satu untuk dikejar sehingga meniadakan fungsi media yang lain, yang sebetulnya lebih pen ting. Fungsi-fungsi media yang lebih urgen, yaitu fungsi mendidik, mencerdaskan, sebagai pemberi informasi, dan seabreg fungsi mulia media yang lainnya kemudian tidak lagi dinomorduakan.
Rating —yang merupakan sesuatu yang lumrah dan bernilai ekonomis untuk dikejar oleh para pelaku industri media— harus seimbang dengan konten dari siaran itu sendiri. Konten yang ada dalam setiap program yang disiarkan oleh media di samping tetap mengandung nilai rating yang tinggi, juga memenuhi kaidah aturan yang berlaku harus juga bercita rasa publik alias disukai.
Sesungguhnya, kunci sukses media penyiaran tidak hanya jorjoran mengejar rating belaka, tetapi juga didukung daya kreatif yang tinggi serta kemampuan membaca selera khalayak.
Bebas plus
Media di era sekarang amat berbeda dengan media di zaman yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan pemerintah. Dengan aturan pendirian media yang sepihak dan bernuansa KKN, menambah karutmarutnya fungsi dan peran media waktu itu. Situasi ini didorong era reformasi dan seiring dengan tuntutan agar media bisa independen, bebas, dan bisa menjadi salah satu alat kontrol sosial yang efektif dan berdiri secara bebas.
Sungguh pun demikian, media hari ini sesungguhnya tidak bisa lepas dari kekuasaan ekonomi dan politik yang ada. Tetap saja ada relasi kuasa di antara keduanya yang saling berkelindan memengaruhi posisi dan peran media, utamanya media penyiaran televisi.
Namun, kita harus tetap terus berupaya untuk menciptakan media yang diharapkan, yaitu bisa secara penuh dan seimbang menjalankan fungsi dasar media, sekaligus menaati aturan main yang telah disepakati dan memperhatikan kepentingan terbaik pemirsa.
Media yang kemudian kita impikan adalah media yang bebas menjalankan fungsinya tanpa takut akan tekanan dan kelompok tertentu, tapi pada saat yang sama mengerti dan menyadari kalau kebebasannya bukan mutlak tanpa batas. Media bukan pula semata-mata untuk mencapai kepentingannya, apalagi sekadar mengejar keuntungan ekonomi dan bisnis semata.
Media yang diharapkan adalah media yang sadar akan fungsi dan perannya secara utuh, sekaligus menyadari dan melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh. Sulit memang, tapi bukan sesuatu yang mustahil.
Sumber : koran republika 13 februari 2012
